Bupati Mesuji Mengaku Akan Menjadikan Opini Wajar dengan Pengecualian Sebagai Motivasi Untuk Memacu Kinerja Lebih Giat

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Bupati Mesuji Mengaku Akan Menjadikan Opini Wajar dengan Pengecualian Sebagai Motivasi Untuk Memacu Kinerja Lebih Giat

Redaksi
Selasa, 30 Juni 2020
Menyandang WDP dari BPK-RI Bupati Mesuji "Kita Jadikan Motivasi"

Mesuji – Bupati Mesuji Saply TH mengaku akan menjadikan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) sebagai motivasi untuk memacu kinerja lebih giat.

Hal ini disampiakan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemerksa Keunagan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 secara virtual di Wiralaga Mulya, Senin (29/6).

Di samping itu, atas nama jajaran Pemerintah Kabupaten Mesuji, ia juga menyampaikan penghargaan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas diserahkannya LHP dan LKPD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.

“Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Mesuji atas kerja sama dan sinergi yang baik selama ini. Demikian pula pada  seluruh jajaran Organisai Perangkat Daerah (OPD) atas komitmen dan kerja keras dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucap Saply TH.

Sementara itu, Ketua DPRD Mesuji, Hj. Elfianah, menyampaikan,  apapun opini yang diberikan BPK, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah agar semakin efektif dan efisien.

“Namun meski demikian, kita berharap pada tahun-tahun berikutnya kita akan memperoleh opini terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.

Disampaikan Elfianah, penyampaian LHP dan LKPD  ini adalah amanat konstitusional sesuai ketentuan UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Turut hadir kesempatan itu Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, para Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mesuji, Olpina Putra MH, menyebut opini WDP kali ini terjadi akibat  ketidakwajaran atas pencatatan aset oleh masing-masing OPD dalam dua tahun terakhir.

Karenanya, masih kata Olpin, ke depan, hal ini akan diperbaiki agar dapat menghasil penghitugan aset secara wajar.

“Dengan demikian, kita bisa meraih pridikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya.
 (SURYADI)