Johanis Tanak SH.MH Kejati Jambi: Proses Penanganan Perkara Pidana Korupsi Biayanya Mahal -->
POPULER

Johanis Tanak SH.MH Kejati Jambi: Proses Penanganan Perkara Pidana Korupsi Biayanya Mahal

Minggu, 25 Oktober 2020, 15.51 WIB
PEMBACA ONLINE Free website counter


Johanis Tanak SH.MH Kejati Jambi: Proses Penanganan Perkara Pidana Korupsi Biayanya Mahal

Tebo - Globalinvestigasinews.com

Dalan lawatannya Dr.Johanis Tanak.SH.MH Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi ke kantor Imron Yusuf.SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Guna memberi pengarahan kepada para jaksa di kejaksaan Negeri tebo dalam upaya penanganan Pelanggaran  Hukum Pidana Pilkada yang di gelar di Aula kantor Kejari Tebo,Jumat (23/10/2020)

Usai acara sambutan dan silajtuhramhmi bersama dengan Bupati dan wakil Bupati Tebi,Ketua DPRD Tebo,Kapolres Tebo dan Perwira  TNI.

Dalam wawancara dengan wartawan,Ketika di tanya Terkait dengan kasus Korupsi Proyek jalan aspal Pelimpahan Kejagung  yang saat ini  sedang dalam proses hukum,Dr. Johanes Tanak.SH.MH tidak banyak  keterangan yang di dapat , hanya  menjelaskan tentang  trik dan pertimbangan  kejaksaan dalam melakukan penyelidikan terhadap pihak pihak yang terkait dan terlibat dalam kasus korupsi,(25/10/2020)

Menurutnya Dalam penanganan kasus yang di limpahkan kejagung  tentu persoalannya akan di proses secara bertahap,Bagi pihak yang dianggap memenuhi unsur akan di sangkutkan,Jelasnya,Jumat (23/10/2020)

Ketika di tanya wartawan terkait pemangku kebijakan yang belum tersentuh,J Tanak kembali menjelaskan 

" Bisa saja PPTK  di sangkutkan tetapi tidak semua bisa dijerumuskan dalam perkara sebab tidak semua mereka terlibat secara langsung,Jika saja  PPTK tidak tahu ada konspirasi antara kontraktor dengan PPK sehingga merugikan Negara maka bisa saja PPTKnya lepas sebab ada unsur yang tidak terpenuhi,PPTKnya tidak terlibat langsung dan tidak mengerti,Penyidik tidak akan mengenyampingkan Hal ini,Jelasnya kepada wartawan

Kemudian Lanjutnya ,Jika kita sudah tahu kemana arahnya dan masih kita ajukan juga ,Maka kita bisa Dianggap kurang mengerti persoalan Hukum dan melanggar azas Hukum tentang biaya ringan,Tambahnya

"Dalam penanganan perkara itu biayanya mahal dan banyak waktu berarti kita banyak keluarkan biaya,Tutupnya.(Hrf Gines)

Sedang Populer