Presiden: UU Cipta Kerja Untuk Reformasi Struktural Dan Percepat Transformasi Ekonomi

SHARE:

Presiden: UU Cipta Kerja Untuk Reformasi Struktural Dan Percepat Transformasi Ekonomi Globalinvestigasinews.co.id Bogor - Presiden Joko Wido...

globalinvestigasinews.co.id -

Presiden: UU Cipta Kerja Untuk Reformasi Struktural Dan Percepat Transformasi Ekonomi

Globalinvestigasinews.co.id

Bogor - Presiden Joko Widodo pagi tadi memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Presiden menegaskan bahwa secara umum UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.



"Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi," kata Presiden dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020.

Adapun kesebelas klaster tersebut yaitu urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja disusun untuk memenuhi kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak. Menurutnya, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19.

"Sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran," jelasnya.

Namun demikian, Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kepala Negara hendak meluruskan beberapa disinformasi tersebut.

Presiden mengambil contoh adanya informasi yang menyebutkan tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), dan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi).

"Hal ini tidak benar, karena faktanya adalah Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," tegas Presiden.

Selain itu, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Dengan tegas Presiden menyatakan bahwa hal tersebut juga tidak benar. 

"Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," imbuhnya.

Demikian juga dengan kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapus dan tidak ada kompensasinya. Presiden sekali lagi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa hak cuti tetap ada.

"Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar adalah jaminan sosial tetap ada," paparnya.

Di samping itu, Presiden juga menepis kabar bahwa UU Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Menurutnya, yang diatur dalam klaster pendidikan UU Cipta Kerja hanyalah pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

"Sedangkan, perizinan pendidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, apalagi perizinan untuk pendidikan di pesantren, itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang (Cipta Kerja) ini, dan aturan yang selama ini ada tetap berlaku," tegasnya.

Adapun terkait keberadaan bank tanah, Kepala Negara menjelaskan bahwa bank tanah tersebut diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

"Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," tandasnya.


(B.@.F) 

Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden

COMMENTS

Nama

03/08/2020,1,Babinsa,5,Babinsa Kratonan,1,Badan Tanggul Irigasi,1,Baksos,1,Bakti sosial,1,Bandar Lampung,1,Bandung,2,Bansos,14,Banten,3,Batam,1,BBM,1,Berita,3958,Berita Polda Jabar,1,Bhabinkamtibmas,3,Bhakti sosial,1,Binmas,1,Bisnis,1,BLT DD,6,Bogor,3,Boyolali,2,Brimob,1,Bupati,5,Cimahi,1,Covid-19,27,Dandim,2,Dandim 0117/Aceh,1,Dandim 0117/Atam,1,Danlantamal IV,1,Danramil,2,Danramil Kodim 0117/Atam,1,Danrem,4,Danrem 042,1,Demo,2,Desa,16,Desa Sentul,1,DKI Jakarta,1,DPD LSM PENJARA,1,DPRD,4,elektronik,1,Erafone,1,GAM,1,Ginews TV Investigasi.com,6,ginewstv,1,Global Investigasi News.com,20,Globalinvestigasinews.com,2423,Gotong Royong,1,GTDI BAHTERA KASIH BALOI KOLAM,1,Gubernur,4,Gubernur Jawa barat,2,handphone,1,Harganas,1,Hikmal Batam,1,Hukum amp; Kriminal,141,HUT Bhayangkara,25,HUT RI,4,Internasional,9,Istana Negara,1,Jabar,3,Jawa barat,2,Kabar Daerah,535,Kabar TNI/POLRI,1237,kades sentul,1,Kanit Provos Polsek Tumbang,1,Kapolres,2,Karhutla,1,Kasdim 0117/Atam,1,Kecamatan,5,kecamatan sungai bungkal,1,kepulauan Riau,1,Kesehatan,3,Kodim,1,Konferensi pers,1,Koramil 01/Purbalingga,1,Korban kemalingan,1,Kriminal,1,Laka Lantas,1,Lampung,2,LSM,1,Mabes Polri,1,MADO LAIA,1,Merangin,1,Mesjid Hajar Aswad Lantamal IV,1,MUI,1,Narkoba,3,Narkotika,1,Nasional,54,New normal,1,News,3,Olahraga,3,Papua barat,1,Pedagang Kaki Lima,1,pelaku usaha mikro,1,Pemerintah,5,pemerintahan,4,Pemilik SPBU syahdiah,1,Pertanian,2,Pilkada,2,PMI,1,Polda,4,Polda Jabar,1,Polda Kalbar,1,polisi,15,Politik,28,Polres,22,polres Bangka barat,1,Polres gowa,1,Polres Ketapang,1,Polres Sinjai,1,polri,11,Polsek,4,Presiden,2,Psbb,1,PT. BERKAH KARUNIA LANGGENG,4,PT. KARUNIA BERKAH LANGGENG,2438,Purbalingga,2,Puskesmas Labuan,1,Raport,2,Reward,2,Ridwan Kamil,2,RUU HIP,1,Satlantas,1,Seputar Jawa Barat,16,Serang,1,Sertijab,1,Sinjai,1,TANJUNGPINANG,1,teknologi,1,TMMD,2,TNI,7,TNI AD,3,TNI AL,1,TUFOKSI,1,UU Ruzhanul Ulum,1,Video,2,Viral,1,Wakil Bupati,2,Wakil gubernur Jawa barat,1,Way Kanan,2,Zakat,1,
ltr
item
Globalinvestigasinews.co.id: Presiden: UU Cipta Kerja Untuk Reformasi Struktural Dan Percepat Transformasi Ekonomi
Presiden: UU Cipta Kerja Untuk Reformasi Struktural Dan Percepat Transformasi Ekonomi
https://lh3.googleusercontent.com/-9OMAiF06Uho/X4FQB1fufGI/AAAAAAAAWwQ/6nCXY67crNwSrIV8JZPP9msnVra0QtvvQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_ORG_1602304267471.jpeg
https://lh3.googleusercontent.com/-9OMAiF06Uho/X4FQB1fufGI/AAAAAAAAWwQ/6nCXY67crNwSrIV8JZPP9msnVra0QtvvQCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_ORG_1602304267471.jpeg
Globalinvestigasinews.co.id
https://www.globalinvestigasinews.co.id/2020/10/presiden-uu-cipta-kerja-untuk-reformasi.html
https://www.globalinvestigasinews.co.id/
https://www.globalinvestigasinews.co.id/
https://www.globalinvestigasinews.co.id/2020/10/presiden-uu-cipta-kerja-untuk-reformasi.html
true
5652418633197575792
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy